 |
| Ahsanul Amali secara tegas menolak segala kebijakan yang dianggap merugikan pihaknya. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Palembang – Netralitas Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Palembang ke-XV menjadi sorotan. Tim pemenangan salah satu calon, Ahsanul Amali, menuding adanya keberpihakan kepada salah satu kandidat, yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan transparansi dalam proses pemilihan.
Ahsanul Amali secara tegas menolak segala kebijakan yang dianggap merugikan pihaknya. Ia menilai, SC dan OC seharusnya bersikap netral, bukan menunjukkan dukungan terhadap salah satu calon.
"Kami sangat terkejut ketika mengetahui fakta bahwa SC yang seharusnya netral justru memberikan dukungan kepada salah satu calon ketua. Ini sangat mencederai proses demokrasi di tubuh HIPMI Kota Palembang," tegas Ahsanul dalam keterangannya, Senin (4/3/2025).
Menurut Ahsanul, ketidaknetralan SC dan OC menciptakan ketimpangan dalam proses musyawarah yang seharusnya berjalan adil dan profesional. Ia juga menyoroti kurangnya ketegasan dari Ketua Umum BPC HIPMI Kota Palembang dalam menyikapi permasalahan ini.
"Kami meminta ketegasan dari Ketua Umum BPC HIPMI Kota Palembang terkait penyelenggara yang cenderung berpihak. Jika tidak segera disikapi, ini akan merusak marwah organisasi dan kepercayaan anggota," tambahnya.
Lebih lanjut, Ahsanul mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan kajian mendalam terhadap rangkaian proses Muscab HIPMI Kota Palembang ke-XV. Berdasarkan hasil kajian tersebut, mereka menyimpulkan bahwa secara organisatoris musyawarah ini memiliki banyak kejanggalan dan dianggap cacat hukum.
"Kami telah melakukan penelitian bersama dan menemukan berbagai pelanggaran prosedural. Dengan bukti yang ada, kami menyatakan bahwa Muscab HIPMI Kota Palembang ke-XV cacat hukum," jelasnya.
Sebagai bentuk protes atas ketidaknetralan ini, Ahsanul meminta Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Sumatera Selatan untuk segera mengambil alih proses musyawarah. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga independensi dan kredibilitas organisasi di mata publik.
"Kami mendesak BPD HIPMI Sumsel mengambil alih Muscab ini agar prosesnya berjalan jujur, adil, dan sesuai aturan organisasi. Jika tidak, maka hasil Muscab ini patut dipertanyakan validitasnya," ujar Ahsanul.
Menutup pernyataannya, Ahsanul menegaskan bahwa pihaknya secara tegas menolak hasil penetapan calon ketua umum dalam Muscab HIPMI Kota Palembang ke-XV karena menilai SC dan OC tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya.
"Karena proses ini diwarnai keberpihakan, kami menolak hasil Muscab HIPMI Kota Palembang ke-XV dan meminta BPD HIPMI Sumsel bersikap tegas untuk membatalkan hasilnya," tandasnya.
Dengan berbagai polemik yang mencuat, publik kini menantikan respons dari Ketua Umum BPC HIPMI Kota Palembang maupun BPD HIPMI Sumsel terkait tuntutan yang disampaikan oleh Ahsanul Amali dan timnya.
