 |
| Food Estate |
Penulis : Syahmaniar Fariski (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jurusan Ilmu Pemerintahan
Portal Demokrasi, Opini - Proyek food estate yang digagas pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional telah menjadi sorotan. Tujuan mulia ini menghadapi tantangan besar dan kritik pada berbagai aspek, khususnya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai dari kegagalan teknis hingga dampak sosial dan lingkungan. Apakah proyek ini benar- benar solusi bagi krisis pangan, atau justru menjadi masalah baru?
Sebagai negara agraris,
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Namun,
proyek food estate di beberapa wilayah seperti Kalimantan dan Papua menunjukkan
hasil yang jauh dari harapan. Masalah seperti terbengkalainya lahan, penolakan
masyarakat adat, dan kerusakan lingkungan menjadi bukti bahwa pendekatan yang
digunakan perlu dikaji ulang. Banyak laporan menunjukkan bahwa proyek ini gagal
karena tidak melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan. Hal
ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani yang seharusnya diuntungkan
oleh program ini.
Proyek food estate di
Indonesia, yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, telah menjadi sorotan
karena banyaknya kritik dan laporan tentang kegagalannya. Proyek ini bertujuan
untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui perluasan lahan pertanian,
namun hasilnya menunjukkan banyak masalah yang signifikan. Proyek food estate
di Kalimantan Tengah, misalnya, telah meninggalkan ribuan hektare lahan yang
kini berubah menjadi semak belukar. Petani lokal mengeluhkan kegagalan panen
akibat kurangnya dukungan teknis dan infrastruktur. Di Kalimantan Tengah,
ribuan hektare lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian ditemukan dalam
kondisi terbengkalai. Beberapa lahan kini ditumbuhi semak belukar, dan ada yang
beralih fungsi menjadi kebun sawit. Petani mengeluhkan kegagalan panen yang
berulang, sehingga mereka memilih untuk tidak menanam padi di lahan tersebut.
Banyaknya kritik terhadap
beberapa kegagalan proyek food estate di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo
pada akhirnya menimbulkan keresahan publik bahwa Presiden Prabowo mungkin akan
mengulangi kesalahan yang sama jika tidak ada perubahan dalam pendekatan
mengenai proyek food estate karena Presiden Prabowo sendiri menyebut akan
berkomitmen untuk melanjutkan proyek food estate yang sebelumnya telah
dicanagkan dan dilaksanakan di masa Presiden Joko Widodo. Beberapa ekonom dan
aktivis memperingatkan bahwa tanpa evaluasi yang mendalam terhadap pelaksanaan
proyek sebelumnya, keberhasilan proyek food estate di bawah Prabowo sangat
diragukan.
Dalam rencana kerjanya,
Prabowo mencanangkan program PHTC yang mencakup pengembangan lumbung pangan.
Ini termasuk intensifikasi lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, dengan
anggaran yang cukup besar untuk mendukung inisiatif ini. Di bawah kepemimpinan
Prabowo, proyek food estate lebih difokuskan pada pengembangan kawasan
pertanian terpadu yang memanfaatkan teknologi modern dan pendekatan
agro-industri. Prabowo mengusulkan integrasi berbagai sektor pendukung seperti
irigasi, infrastruktur, dan energi mandiri dalam pengembangan food estate.
Strategi ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan produksi pangan tetapi
juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk sebelum
distribusi. Prabowo mengakui bahwa program food estate di bawah Jokowi tidak
berhasil dan menghadapi banyak masalah, seperti terbengkalainya lahan dan
dampak lingkungan yang merugikan. Ia menyatakan bahwa untuk mencapai swasembada
pangan, penting untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, termasuk konversi
lahan subur menjadi non-pangan dan penguasaan lahan oleh korporasi besar.
Meskipun Prabowo berusaha untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, ia juga
menghadapi tantangan dari berbagai pihak yang skeptis tentang kemampuannya
untuk mengimplementasikan perubahan tersebut. Beberapa pakar meragukan apakah
janji-janji Prabowo dapat terwujud tanpa pendekatan yang lebih berbasis pada
ilmu pengetahuan dan evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan sebelumnya.
Kendati demikian,
kegagalan proyek food estate di era Presiden Joko Widodo seharusnya dapat
dijadikan bahan pertimbangan dan pembelajaran bagi pelaksanaan proyek food
estate. Kekhawatiran akan kegagalan di masa sebelumnya menimbulkan banyak pihak
yang mengkhawatirkan kegagalan serupa dari proyek food estate yang tengah
dilaksanakan di masa Presiden Prabowo saat ini. Kurangnya pertimbangan kondisi
lokal dan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu kritik utama terhadap
pelaksanaan proyek food estate ini. Misalnya, di daerah Merauke, tanaman yang
dibudidayakan tidak sesuai dengan kebutuhan pangan lokal. Selain itu,
penguasaan lahan oleh korporasi besar dan pemerintah tanpa keterlibatan
masyarakat juga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hal tersebut mencerminkan
kurangnya riset dan pertimbangan pada proyek food estate di masa Presiden
Prabowo sehingga beberapa pihak, khususnya masyarakat dan petani menjadi ragu
dan khawatir apabila proyek food estate saat ini merupakan bagian dari
"warisan buruk" di era Presiden Jokowi.
Dampak proyek food estate
dari era Jokowi ke era Prabowo menunjukkan kesinambungan dalam upaya mencapai
ketahanan pangan, namun juga mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi.
Kegagalan sebelumnya harus menjadi pelajaran penting untuk merumuskan strategi
baru yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengembangan pertanian di
Indonesia. Proyek food estate memang memiliki tujuan yang baik, tetapi
pelaksanaannya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah harus melibatkan
masyarakat lokal dalam perencanaan dan memastikan bahwa pendekatan yang
digunakan ramah lingkungan. Dengan demikian, proyek ini dapat benar-benar
menjadi solusi bagi ketahanan pangan tanpa mengorbankan ekosistem dan hak-hak
masyarakat.
